Sabtu, 07 Juni 2014
Jumat, 06 Juni 2014
Walhi desak perusahaan reklamasi lahan bekas tambang
Pewarta: Agus
Kendari (ANTARA News) - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara, meminta sejumlah perusahaan di daerah itu untuk mereklamasi lahan-lahan bekas yang saat ini masih dibiarkan menganga lebar.
Aktivis Walhi menyampaikan permintaan tersebut melalui aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia di lapangan MRQ Kendari, Jumat.
"Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di daerah ini sudah cukup memprihatinkan," kata Merlin, saat menyampaikan orasinya di dalam aksi unjuk rasa puluhan aktivis Walhi tersebut.
Karena itu teriak Merlin, perusahaan-perusahaan tambang yang sudah menghancurkan lingkungan di daerah ini, segera melakukan reklamasi terhadap lahan-lahan bekas tambang yang sudah rusak itu sehingga kondisi lingkungan bisa pulih kembali.
"Oleh karena mereklamasi lahan-lahan bekas tambang itu merupakan kewajiban perusahaan, maka pemerintah daerah sebagai pemberi IUP, harus berani memaksa pihak perusahaan agar menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan undang-undang," kata Merlin yang juga Ketua Koalisi Perempuan Indonesia itu.
Keterangan serupa juga disampaikan aktivis Walhi lainnya, Hartono yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Menurut dia, di wilayah Sultra ada sekitar 300 perusahaan pemegang IUP yang saat ini membiarkan lahan-lahan bekas tambangnya menganga.
"Kalau ratusan perusahaan tambang itu tidak mau mereklamasi lahan bekas tambangnya, pemerintah harus berani membekukan izin usaha dari perusahaan dan mengembalikan lahannya kepada negara," katanya.
(KR-ASA)
Kendari (ANTARA News) - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara, meminta sejumlah perusahaan di daerah itu untuk mereklamasi lahan-lahan bekas yang saat ini masih dibiarkan menganga lebar.
 |
| WALHI (walhi-or.id) |
Aktivis Walhi menyampaikan permintaan tersebut melalui aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia di lapangan MRQ Kendari, Jumat.
"Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di daerah ini sudah cukup memprihatinkan," kata Merlin, saat menyampaikan orasinya di dalam aksi unjuk rasa puluhan aktivis Walhi tersebut.
Karena itu teriak Merlin, perusahaan-perusahaan tambang yang sudah menghancurkan lingkungan di daerah ini, segera melakukan reklamasi terhadap lahan-lahan bekas tambang yang sudah rusak itu sehingga kondisi lingkungan bisa pulih kembali.
"Oleh karena mereklamasi lahan-lahan bekas tambang itu merupakan kewajiban perusahaan, maka pemerintah daerah sebagai pemberi IUP, harus berani memaksa pihak perusahaan agar menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan undang-undang," kata Merlin yang juga Ketua Koalisi Perempuan Indonesia itu.
Keterangan serupa juga disampaikan aktivis Walhi lainnya, Hartono yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Menurut dia, di wilayah Sultra ada sekitar 300 perusahaan pemegang IUP yang saat ini membiarkan lahan-lahan bekas tambangnya menganga.
"Kalau ratusan perusahaan tambang itu tidak mau mereklamasi lahan bekas tambangnya, pemerintah harus berani membekukan izin usaha dari perusahaan dan mengembalikan lahannya kepada negara," katanya.
(KR-ASA)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2014Rabu, 04 Juni 2014
BLH ancam tindak pelaku usaha rusak lingkungan
Pontianak (ANTARA News) - Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengancam akan menindak tegas para
pelaku usaha yang merusak lingkungan hidup dalam menjalankan usahanya di
Kabupaten Sintang.
"Kami ingatkan kepada pelaku-pelaku usaha agar menjaga kelestarian ekosistem, jangan coba-coba tidak mematuhi analisis dampak lingkungan, kami akan tindak tegas," kata Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan BLH Kabupaten Sintang, Junaidi, Rabu.
Junaidi menjelaskan kerusakan lingkungan saat ini sudah mengglobal, seperti di Kabupaten Sintang saja bisa dilihat kerusakan lingkungan yang terjadi baik di bibir sungai maupun di sungainya sendiri.
"Ini akibat dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (Peti), penggundulan hutan, pembukaan perkebunan dan pembangunan permukiman oleh masyarakat yang hingga ke bibir sungai, yang berdampak bagi pendangkalan sungai," ujarnya.
Menurut dia tugas BLH hanya mengawasi aktivitas pelaku usaha yang telah memiliki izin agar tidak merusak lingkungan. Sementara untuk aktivitas yang belum memiliki izin seperti Peti menjadi kewenangan aparat keamanan untuk menindaknya
Akibat semakin maraknya aktivitas Peti, saat ini sungai-sungai mengalami erosi, sehingga sungai di Kabupaten Sintang menjadi keruh.
Maraknya Peti dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit punya andil besar terhadap pencemaran air sungai di Sintang, katanya.
"Kalau itu terus terjadi, Sintang terancam krisis air bersih. Karena erosi ini akan berdampak pada menghilangnya mata air dan menurunnya kualitas air," kata Junaidi.
Hasil penelitian BLH Kabupaten Sintang, air sungai Sintang sudah terkena erosi akibatnya warnanya keruh sekali sehingga tidak layak konsumsi.
"Kondisi ini menjadi persoalan kabupaten yang harus ditangani dengan serius karena bisa menyebabkan Sintang krisis air bersih dikemudian hari," katanya.
(A057)
 |
| Dokumen foto kelompok burung kuntul putih (Egretta alba sp.) di hutan manggrove menjelang matahari terbenam di Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. (ANTARA/Ampelsa) |
"Kami ingatkan kepada pelaku-pelaku usaha agar menjaga kelestarian ekosistem, jangan coba-coba tidak mematuhi analisis dampak lingkungan, kami akan tindak tegas," kata Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan BLH Kabupaten Sintang, Junaidi, Rabu.
Junaidi menjelaskan kerusakan lingkungan saat ini sudah mengglobal, seperti di Kabupaten Sintang saja bisa dilihat kerusakan lingkungan yang terjadi baik di bibir sungai maupun di sungainya sendiri.
"Ini akibat dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (Peti), penggundulan hutan, pembukaan perkebunan dan pembangunan permukiman oleh masyarakat yang hingga ke bibir sungai, yang berdampak bagi pendangkalan sungai," ujarnya.
Menurut dia tugas BLH hanya mengawasi aktivitas pelaku usaha yang telah memiliki izin agar tidak merusak lingkungan. Sementara untuk aktivitas yang belum memiliki izin seperti Peti menjadi kewenangan aparat keamanan untuk menindaknya
Akibat semakin maraknya aktivitas Peti, saat ini sungai-sungai mengalami erosi, sehingga sungai di Kabupaten Sintang menjadi keruh.
Maraknya Peti dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit punya andil besar terhadap pencemaran air sungai di Sintang, katanya.
"Kalau itu terus terjadi, Sintang terancam krisis air bersih. Karena erosi ini akan berdampak pada menghilangnya mata air dan menurunnya kualitas air," kata Junaidi.
Hasil penelitian BLH Kabupaten Sintang, air sungai Sintang sudah terkena erosi akibatnya warnanya keruh sekali sehingga tidak layak konsumsi.
"Kondisi ini menjadi persoalan kabupaten yang harus ditangani dengan serius karena bisa menyebabkan Sintang krisis air bersih dikemudian hari," katanya.
(A057)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © 2014
Kamis, 29 Mei 2014
Anggota TNI Pembalak Hutan Dipecat
Upacara pemberhentian dengan tidak hormat terdakwa Sudikdo digelar di halaman Makodam dan dipimpin Mayor Jenderal TNI Istu Hari Soebagyo.
Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Istu Hari Soebagyo, Rabu (28/5), menegaskan perbuatan anak buahnya menjadi cukong pembakaran dan pembalakan hutan konservasi di Desa Tasik Serai, Kabupaten Bengkalis, Riau, sudah tidak dapat ditolerir lagi. Apalagi sejak tahun 2000, pihaknya mencatat Sudikdo sudah terlibat berbagai tindak pidana termasuk kasus narkoba dan penimbunan BBM hingga dijebloskan ke penjara. (samosir)
Baca juga :
Selasa, 27 Mei 2014
The President’s mangroves message and the reality on the ground
Written by
Manny Maung
Mizzima.com Myanmar --The impact of climate change and the rehabilitation of region’s mangrove forests were dominant themes of President U Thein Sein’s opening address on May 11 at the first summit of Southeast Asian leaders to be hosted by Myanmar.
The President called for cooperation among the 10-members of the Association of Southeast Asian Nations to tackle the threat of climate change and proposed a regional humanitarian assistance centre to develop early warning systems for natural disasters.
He also stressed the need for the systematic rehabilitation of mangrove forests throughout ASEAN.
“Mangrove forests not only reduce the greenhouse gases but also reduce the impact of storms and floods in low-lying coastal areas,” U Thein Sein said in his speech.
Conservationists say mangroves are ecologically important because they act as a defence between the sea and coastal areas by dissipating the impact of strong winds and the storm surges they generate.
Mangrove forests are also a source of valuable products, such as medicinal plants and timber, and are rich breeding grounds for a variety of aquatic life and are therefore vital for the fishing industry.
Mangroves grow along the coast and line the estuarine waterways of five of Myanmar’s 14 states and regions: Yangon, Ayeyarwady and Tanintharyi regions and Rakhine and Mon states.
Conservationists say the awesome scale of the devastation wrought by Cyclone Nargis when it roared across Ayeyarwady Region in 2008, killing up to 160,000 people, could have been mitigated if not for the destruction of mangrove habitats.
Mangrove specialist U Kyaw Nyein, an executive committee member of the Forest Resource Environment Development and Conservation Association (FREDA), says the lessons learned from Cyclone Nargis mean that future conservation efforts are likely to include mangrove reforestration.
“President Thein Sein’s hometown is in the Ayeyarwady delta,” U Kyaw Nyein said.
“Over the past several years, mangroves have been more heavily damaged than other forest areas [in Myanmar],” he said.
A National University of Singapore report last year titled, Deforestation in the Ayeyarwady Delta and the Conservation Implications of an Internationally Engaged Myanmar, included research showing that the area covered by mangrove forests in Myanmar had declined by more than 64 percent since 1978.
Efforts to rehabilitate mangrove habitats have received little funding from the Myanmar government although it is involved in reforestation programmes.
A spokesperson for the Forestry Department in Nay Pyi Taw, Dr Toe Toe Aung, declined to say how much was being allocated to government-funded mangrove rehabilitation programmes.
Dr Toe Toe Aung said the government had conservation and rehabilitation programmes in the Ayeyarwady Delta but they were small-scale operations.
In addition to government-funded efforts, a rehabilitation programme supported by the Japan Investment Cooperation Agency had helped to rehabilitate 3,000 acres (1,214 hectares), he said.
“In November last year, we received Y568.5 million (K5.3 billion) in funding to continue the rehabilitation programmes,” Dr Toe Toe Aung said.
The funding provided by JICA would be shared between the Watershed Management Division and the Forestry Department of the Ministry of Environmental Conservation and Forestry, he said.
“We are also striving to create a separate office under the Forestry Department that deals just with mangrove rehabilitation and conservation.”
FREDA has had mangrove rehabilitation programmes since 1998.
More recently, a focus of the programmes has been on Mein Ma Hla
Wildlife Reserve, a delta island on the coast south of Bogalay, in
Ayeyarwady Region.
The island has been a wildlife reserve since 1994, but after Cyclone Nargis, there was a desperate need among survivors for charcoal and timber, which was provided by its mangrove forests.
“The demand for forest products fuel wood is very high and the people are very poor and don’t have other job opportunities,” U Kyaw Nyein said.
“The degraded surrounding mangrove forest created a difficult situation for Mein Ma Hla Island.”
Funded by donors, FREDA works in cooperation with the Forestry Department, supporting a departmental office and paying the salary of a deputy ranger – a total of about K112,000 a month.
Working in partnership with international organisations, FREDA has since 1998 replanted more than 3,255 acres (about 1,317 hectares) of mangroves in the delta – and a total of 5,000 acres (about 2,023 hectares) of forest throughout Myanmar.
U Kyaw Nyein said an acre of mangroves could be replanted for about K200,000 and in Bogalay, the reforestation programme could achieve up to about 500 acres a year.
FREDA chairman U Ohn said he welcomed President U Thein Sein’s decision to highlight climate change and mangrove reforestation in his ASEAN speech.
“But we need real support, which means the implementation of community forestry laws,” said U Ohn, 87.
“Real support means laws that support small to large-scale businesses involved in forestry and also the implementation of education to prevent their destruction,” he said.
Meteorologist and climate specialist, Dr Tun Lwin, 66, agreed.
“I think too many people confuse conservation and climate change,” said Dr Tun Lwin, a former director-general of the Department of Meteorology and Hydrology.
“The President has highlighted two issues: disaster reduction and climate change,” he said.
“Mangroves are more relevant toward disaster reduction but as for climate change, I’m not sure that many in the government are really aware of how bad it is in Myanmar.”
Dr Tun Lwin, an expert in the changing climatology of monsoon weather patterns, says the evidence of climate change is clear.
“We’ve got shorter rainy seasons where we have lost up to 40 days of rain since 1978,” Dr Tun Lwin said.
“That’s a huge impact on agriculture. And the dry zone, which used to get rain from May onwards, now only receives rain starting from July. It’s a big change.”
While he welcomes the attention to climate change, Dr Tun Lwin says he is not satisfied with the response to the impact of climate change on Myanmar.
“I’ll be frank,” he said.“I’m not satisfied with the response of action from government and private companies on this issue. There is no national body or committee on climate change and this is something I would like to see happen – to believe climate change education will be addressed.”
This Article first appeared in the May 22, 2014 edition of Mizzima Business Weekly.
Mizzima.com Myanmar --The impact of climate change and the rehabilitation of region’s mangrove forests were dominant themes of President U Thein Sein’s opening address on May 11 at the first summit of Southeast Asian leaders to be hosted by Myanmar.
The President called for cooperation among the 10-members of the Association of Southeast Asian Nations to tackle the threat of climate change and proposed a regional humanitarian assistance centre to develop early warning systems for natural disasters.
He also stressed the need for the systematic rehabilitation of mangrove forests throughout ASEAN.
“Mangrove forests not only reduce the greenhouse gases but also reduce the impact of storms and floods in low-lying coastal areas,” U Thein Sein said in his speech.
Conservationists say mangroves are ecologically important because they act as a defence between the sea and coastal areas by dissipating the impact of strong winds and the storm surges they generate.
Mangrove forests are also a source of valuable products, such as medicinal plants and timber, and are rich breeding grounds for a variety of aquatic life and are therefore vital for the fishing industry.
Mangroves grow along the coast and line the estuarine waterways of five of Myanmar’s 14 states and regions: Yangon, Ayeyarwady and Tanintharyi regions and Rakhine and Mon states.
Conservationists say the awesome scale of the devastation wrought by Cyclone Nargis when it roared across Ayeyarwady Region in 2008, killing up to 160,000 people, could have been mitigated if not for the destruction of mangrove habitats.
Mangrove specialist U Kyaw Nyein, an executive committee member of the Forest Resource Environment Development and Conservation Association (FREDA), says the lessons learned from Cyclone Nargis mean that future conservation efforts are likely to include mangrove reforestration.
“President Thein Sein’s hometown is in the Ayeyarwady delta,” U Kyaw Nyein said.
“Over the past several years, mangroves have been more heavily damaged than other forest areas [in Myanmar],” he said.
A National University of Singapore report last year titled, Deforestation in the Ayeyarwady Delta and the Conservation Implications of an Internationally Engaged Myanmar, included research showing that the area covered by mangrove forests in Myanmar had declined by more than 64 percent since 1978.
Efforts to rehabilitate mangrove habitats have received little funding from the Myanmar government although it is involved in reforestation programmes.
A spokesperson for the Forestry Department in Nay Pyi Taw, Dr Toe Toe Aung, declined to say how much was being allocated to government-funded mangrove rehabilitation programmes.
Dr Toe Toe Aung said the government had conservation and rehabilitation programmes in the Ayeyarwady Delta but they were small-scale operations.
In addition to government-funded efforts, a rehabilitation programme supported by the Japan Investment Cooperation Agency had helped to rehabilitate 3,000 acres (1,214 hectares), he said.
“In November last year, we received Y568.5 million (K5.3 billion) in funding to continue the rehabilitation programmes,” Dr Toe Toe Aung said.
The funding provided by JICA would be shared between the Watershed Management Division and the Forestry Department of the Ministry of Environmental Conservation and Forestry, he said.
“We are also striving to create a separate office under the Forestry Department that deals just with mangrove rehabilitation and conservation.”
FREDA has had mangrove rehabilitation programmes since 1998.
The island has been a wildlife reserve since 1994, but after Cyclone Nargis, there was a desperate need among survivors for charcoal and timber, which was provided by its mangrove forests.
“The demand for forest products fuel wood is very high and the people are very poor and don’t have other job opportunities,” U Kyaw Nyein said.
“The degraded surrounding mangrove forest created a difficult situation for Mein Ma Hla Island.”
Funded by donors, FREDA works in cooperation with the Forestry Department, supporting a departmental office and paying the salary of a deputy ranger – a total of about K112,000 a month.
Working in partnership with international organisations, FREDA has since 1998 replanted more than 3,255 acres (about 1,317 hectares) of mangroves in the delta – and a total of 5,000 acres (about 2,023 hectares) of forest throughout Myanmar.
U Kyaw Nyein said an acre of mangroves could be replanted for about K200,000 and in Bogalay, the reforestation programme could achieve up to about 500 acres a year.
FREDA chairman U Ohn said he welcomed President U Thein Sein’s decision to highlight climate change and mangrove reforestation in his ASEAN speech.
“But we need real support, which means the implementation of community forestry laws,” said U Ohn, 87.
“Real support means laws that support small to large-scale businesses involved in forestry and also the implementation of education to prevent their destruction,” he said.
Meteorologist and climate specialist, Dr Tun Lwin, 66, agreed.
“I think too many people confuse conservation and climate change,” said Dr Tun Lwin, a former director-general of the Department of Meteorology and Hydrology.
“The President has highlighted two issues: disaster reduction and climate change,” he said.
“Mangroves are more relevant toward disaster reduction but as for climate change, I’m not sure that many in the government are really aware of how bad it is in Myanmar.”
Dr Tun Lwin, an expert in the changing climatology of monsoon weather patterns, says the evidence of climate change is clear.
“We’ve got shorter rainy seasons where we have lost up to 40 days of rain since 1978,” Dr Tun Lwin said.
“That’s a huge impact on agriculture. And the dry zone, which used to get rain from May onwards, now only receives rain starting from July. It’s a big change.”
While he welcomes the attention to climate change, Dr Tun Lwin says he is not satisfied with the response to the impact of climate change on Myanmar.
“I’ll be frank,” he said.“I’m not satisfied with the response of action from government and private companies on this issue. There is no national body or committee on climate change and this is something I would like to see happen – to believe climate change education will be addressed.”
This Article first appeared in the May 22, 2014 edition of Mizzima Business Weekly.
Tanam Mangrove Belasan Tahun, Usaha Martin Tak Diakui Pemerintah
Dion Umbu Ana Lodu - Sindo TV
News Okezone.com SUMBA TIMUR - Banyak kalangan yang sebenarnya peduli
pada lingkungan sekitarnya, namun tak dipungkiri sedikit di antara
mereka yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Kok bisa?
Ya, karena hal itu seakan dianggap lumrah di negeri yang dijuluki ’Tanah Surga’ di mana tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Kondisi itulah yang membuat seseorang mengambil langkah mundur jika tak punya tekad baja.
Mario Marthen Terinathe, salah satu dari mereka yang memiliki tekat baja itu. Keterbatasan ekonomi tak membuat rasa kepeduliannya terhadap lingkungan pupus.
Hampir setiap hari dengan kaki telanjang, Mario menyusuri jalanan setapak yang merupakan perpaduan antara struktur tanah keras, berpasir, dan tanah bercampur lumpur di sekitar tempat tinggalnya. Ia menetap di Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
Tapak kaki, sentuhan tangan, dan tekad kuatnya saban hari dicurahkan untuk menanam, merawat, dan melestarikan tananam bakau (mangrove). Tekad itu bahkan ia tanamkan pada keluarganya.
”Saya juga ajak anak-anak untuk sama-sama tanam bahkan beberapa tahun lalu sebelum saya kredit motor, saya dan anak-anak jalan kaki sampai ke Londa Lima untuk cari anakan dan bibit bakau,” jelasnya.
Melestarikan lingkungan tak cukup dengan kata, namun harus dibuktikan dengan tindakan nyata, urainya ketika ditanya mengenai motivasi menanam mangrove.
”Sejak akhir 1998, saya mulai terpanggil untuk menanam dan lestarikan bakau. Anak TK di Makassar yang jadi inspirasi saya. Kala itu, saya melihat anak TK kok bisa menanam dan peduli dengan kelangsungan bakau, kok saya yang jauh lebih tua dan mestinya lebih bijak dan peduli kok tidak bisa. Makanya saat saya pulang ke Waingapu, saya mulai menanam bakau,” urai Mario.
Walau mengaku tak miliki motivasi untuk mendapat penghargaan dan apresiasi dari pemerintah, tetap saja terdengar lirih nada kecewa yang terlontar dari bibir Mario. Bagaimana tidak, lahan kosong yang sudah 'disulap'nya menjadi hutan, diklaim sebagai tanah pemerintah. Padahal, di antara tanaman mangrove itu ia mencari nafkah dengan membudidayakan bandeng dan udang.
”Saya tanam bakau, lalu bangun beberapa gundukan seperti bukit-bukit kecil di daerah yang dulunya tak bertuan dan gersang. Ini semata untuk melestarikan lingkungan terutama wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan bukan mustahil bencana tsunami. Setelah tanaman bakau jadi dan beranjak menjadi hutan, datang aparat pemerintah menanam patok atau pilar yang menyatakan wilayah ini tanah pemerintah. Saya bukan melawan pemerintah atau mau milikinya, hanya heran, kok sewaktu belum ada tanaman bakau, juga tambak bandeng dan udang saya, kenapa tidak dipatok? Saya juga heran katanya ini tanah pemerintah, namun justru ada beberapa warga yang justru bisa miliki sertifikat?” paparnya kecewa.
Jangankan untuk mendapat pengakuan, kunjungan staf selevel penyuluh dari instansi terkait untuk sekadar memberi motivasi atas usahanya-pun tak pernah terjadi. ”Staf paling rendah dari dinas terkait satupun tak pernah datang untuk sharing. Juga tidak ada penyuluh yang datang beri motivasi atau bimbingan teknis tentang pengembangan dan pelestarian bakau, apalagi kepala dinas?"
"Yang ada staf dinas datang beberapa waktu lalu untuk foto-foto ini bakau yang saya tanam. Saya sempat tegur tapi dia bilang ini mau buat dokumentasi dan buat laporan. Wajar jika saya beranggapan, dokumentasi buat apa? mungkin saja mau buat laporkan ke atas bahwa program mereka sukses lalu minta pendanaan untuk proyek atau program lanjutan. Padahal satu tetes keringatpun tidak pernah jatuh di lahan ini, apalagi rela berkotor-kotor dengan pasir dan lumpur di sini,” tambah Mario.
(Dion Umbu Ana Lodu/Sindo TV/ris)
 |
| Mario di lahan mangrove (foto: Dion Umbu AL/Sindo TV) |
Ya, karena hal itu seakan dianggap lumrah di negeri yang dijuluki ’Tanah Surga’ di mana tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Kondisi itulah yang membuat seseorang mengambil langkah mundur jika tak punya tekad baja.
Mario Marthen Terinathe, salah satu dari mereka yang memiliki tekat baja itu. Keterbatasan ekonomi tak membuat rasa kepeduliannya terhadap lingkungan pupus.
Hampir setiap hari dengan kaki telanjang, Mario menyusuri jalanan setapak yang merupakan perpaduan antara struktur tanah keras, berpasir, dan tanah bercampur lumpur di sekitar tempat tinggalnya. Ia menetap di Kelurahan Kemala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
Tapak kaki, sentuhan tangan, dan tekad kuatnya saban hari dicurahkan untuk menanam, merawat, dan melestarikan tananam bakau (mangrove). Tekad itu bahkan ia tanamkan pada keluarganya.
”Saya juga ajak anak-anak untuk sama-sama tanam bahkan beberapa tahun lalu sebelum saya kredit motor, saya dan anak-anak jalan kaki sampai ke Londa Lima untuk cari anakan dan bibit bakau,” jelasnya.
Melestarikan lingkungan tak cukup dengan kata, namun harus dibuktikan dengan tindakan nyata, urainya ketika ditanya mengenai motivasi menanam mangrove.
”Sejak akhir 1998, saya mulai terpanggil untuk menanam dan lestarikan bakau. Anak TK di Makassar yang jadi inspirasi saya. Kala itu, saya melihat anak TK kok bisa menanam dan peduli dengan kelangsungan bakau, kok saya yang jauh lebih tua dan mestinya lebih bijak dan peduli kok tidak bisa. Makanya saat saya pulang ke Waingapu, saya mulai menanam bakau,” urai Mario.
Walau mengaku tak miliki motivasi untuk mendapat penghargaan dan apresiasi dari pemerintah, tetap saja terdengar lirih nada kecewa yang terlontar dari bibir Mario. Bagaimana tidak, lahan kosong yang sudah 'disulap'nya menjadi hutan, diklaim sebagai tanah pemerintah. Padahal, di antara tanaman mangrove itu ia mencari nafkah dengan membudidayakan bandeng dan udang.
”Saya tanam bakau, lalu bangun beberapa gundukan seperti bukit-bukit kecil di daerah yang dulunya tak bertuan dan gersang. Ini semata untuk melestarikan lingkungan terutama wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan bukan mustahil bencana tsunami. Setelah tanaman bakau jadi dan beranjak menjadi hutan, datang aparat pemerintah menanam patok atau pilar yang menyatakan wilayah ini tanah pemerintah. Saya bukan melawan pemerintah atau mau milikinya, hanya heran, kok sewaktu belum ada tanaman bakau, juga tambak bandeng dan udang saya, kenapa tidak dipatok? Saya juga heran katanya ini tanah pemerintah, namun justru ada beberapa warga yang justru bisa miliki sertifikat?” paparnya kecewa.
Jangankan untuk mendapat pengakuan, kunjungan staf selevel penyuluh dari instansi terkait untuk sekadar memberi motivasi atas usahanya-pun tak pernah terjadi. ”Staf paling rendah dari dinas terkait satupun tak pernah datang untuk sharing. Juga tidak ada penyuluh yang datang beri motivasi atau bimbingan teknis tentang pengembangan dan pelestarian bakau, apalagi kepala dinas?"
"Yang ada staf dinas datang beberapa waktu lalu untuk foto-foto ini bakau yang saya tanam. Saya sempat tegur tapi dia bilang ini mau buat dokumentasi dan buat laporan. Wajar jika saya beranggapan, dokumentasi buat apa? mungkin saja mau buat laporkan ke atas bahwa program mereka sukses lalu minta pendanaan untuk proyek atau program lanjutan. Padahal satu tetes keringatpun tidak pernah jatuh di lahan ini, apalagi rela berkotor-kotor dengan pasir dan lumpur di sini,” tambah Mario.
(Dion Umbu Ana Lodu/Sindo TV/ris)
Langganan:
Postingan (Atom)